Tatacara Pendirian BUMG Bersama

Tatacara Pendirian BUMG Bersama
Di Posting Oleh : Admin
Kategori : BUMDes Bersama BUMDesa Blog Tutorial, Teknologi dan Kesehatan: Mangaip Blog | Berita Terkini dan Terbaru: Terbaru Online
BUMG bersama antar gampong merupakan badan usaha milik 2 gampong atau lebih yang didirikan melalui mekanisme Musyawarah Antar Gampong (MAG) yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG) dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik Gampong tentang Pendirian BUMG Bersama.


BUMG bersama antar gampong merupakan badan usaha milik 2 gampong atau lebih yang didirikan melalui mekanisme Musyawarah Antar Gampong (MAG) yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG) dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik Gampong tentang Pendirian BUMG Bersama.

Terkait pendirian BUMG Bersama, ada banyak pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh para pelaku di gampong. Adapun pertanyaaan yang sering diajukan baik melalui offiline maupun online, antara lain seperti:
  1. Apa saja langkah awal yang harus dilakukan dalam pendiriaan BUMG Bersama?
  2. Apakah pendirian BUMG Bersama bisa dilakukan tanpa memiliki Badan Usaha Milik Gampong?
  3. Apa manfaat BUMG Bersama bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi gampong dan masyarakatnya? 
  4. Bagaimana hubungan BUMG Bersama dengan Badan Kerjasama Antar Gampong? Dan siapa-siapa saja yang menjadi pengurus BKAG?
  5. Usaha apa yang paling cocok dikelola atau dikembangkan oleh BUMG Bersama?
  6. Apa perbedaan BUMG dengan BUMG Bersama?
Semua pertanyaan atas, tentu membutuhkan jawaban. Namun, melalui tulisan ini kita ulas dulu tentang apa saja langkah awal yang harus dilakukan dalam pendirian BUMG Bersama.

Dalam Pedoman Teknis Pendirian BUMDe Bersama disebutkan, Pendirian BUM Desa Bersama diawali dengan adanya prakarsa Desa. Prakarsa Desa tumbuh dari kesadaran Desa untuk kolaborasi (kerjasama antar-Desa) mengelola sumber daya bersama (common pool resources).  

Prakarsa Desa dan inisiatif Desa berawal dari langkah sederhana yakni melalui dialog dengan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan pelaku wirausaha Desa lainnya tentang potensi desa yang dapat dikelola bersama.

“Misalnya, di desa “A” dan desa “B” berada di wilayah Telaga yang berpotensi untuk dikelola bersama. Dengan melihat adanya potensi wisata itu, kepala Desa “A” dan kepala Desa “B” berdiskusi terkait pemanfaatan sumber daya bersama ini. Akhir diskusi ini kemudian menghasilkan kesepakatan antara dua kepala desa untuk melakukan kerjasama antar Desa bidang pariwisata sekaligus bersepakat untuk mengadakan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa untuk menindaklanjuti perbincangan ini.” Kondisi ini yang kemudian dinilai sebagai prakarsa Desa.

Prakarsa Desa tidak hanya terbatas pada ide dan gagasan dari kepala Desa saja tetapi juga dapat bersumber dari aspirasi masyarakat Desa.

Pedoman lengkap tentang tatacara pendirian BUMG Bersama, dapat dipelajari dalam Pedoman Teknis Tatacara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa Bersama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017.

Untuk memperbanyak literasi seputar BUMG dan mendorong percepatan pendiriaan BUMG Bersama. Infodes telah menyediakan contoh Peraturan Bersama Keuchik Gampong tentang Pendirian BUMG Bersama.

 Donwload Peraturan Bersama Keuchik Gampong tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong Bersama.

Donwload Contoh Angggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMG Bersama.

Donwload Contoh Peraturan Bersama Keuchik tentang Kerjasama Antar Gampong.


Silahkan dilakukan modifikasi dan penyesuain isi sesuai kebutuhan masing-masing. Semoga bermanfaat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Siapa Yang Berwenang Membuat Peraturan di Desa

Gambar
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan di Desa meliputi  Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apa perbedaan Peraturan Desa dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Mohon dikasih tau contoh seperti apa saja? Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yang sifatnya mengatur.  Contoh Peraturan Desa seperti Perdes tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa. Peraturan bersama kepala desa yaitu peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.  Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa  seperti Perdes tentang Kerjasama Antar Desa dalam mendirikan Bumdes Bersama. Peraturan kepala desa adalah peraturan kepala desa yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat
Baca selengkapnya

Contoh SK Kades tentang Penetapan Data Penerima BLT Dana Desa

Gambar
Wabah atau pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat baik di desa maupun di kota. Dan untuk membantu masyarakat dari dampak Covid-19, sejumlah bantuan dikuncurkan oleh pemerintah. Terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk penanganan dampak Covid-19 di Desa,  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT)  telah melakukan perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Peraturan Menteri Desa  terbaru   disebutkan Dana Desa dapat dipergunakan untuk penanganan bencana, baik bencana alam dan bencana nonalam. Bencana nonalam adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian yang luar biasa, seperti penyebaran penyakit yang mengacam dan menimpa w
Baca selengkapnya

Contoh SK Kepala Desa Tentang Pembentukan Relawan Pendataaan Desa 2021

Gambar
Dalam rangka permutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 akan dilakukan perbaikan data desa berbasis SDGs. Pendataan data ini melibatkan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Permutakhiran data IDM berdasarkan SDGs Desa menjadi salah satu pendukung dalam perhitungan Dana Desa tahun 2022 pada alokasi afirmasi dan alokasi kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permutakhiran data IDM berdasarkan SDGs Desa mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai 31 Mei 2021. Adapun data yang dihasilkan dari proses pendataan ini akan menjadi data bagi pemerintah desa dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APBDesa tahun 2022. Data IDM 2021 berdasarkan SDGs ini juga akan menjadi salah satu sumber bagi Kementerian Keuangan dalam menetapkan pengalokasian dana desa tahun 2022. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan
Baca selengkapnya