Lowongan Kerja Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2019

Lowongan Kerja Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2019
Di Posting Oleh : Admin
Kategori : Info Kerja PKH Blog Tutorial, Teknologi dan Kesehatan: Mangaip Blog | Berita Terkini dan Terbaru: Terbaru Online
Kementerian Sosial Kembali membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki intergritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019.

Lowongan Kerja Tenaga PKH ini sesuai Surat Pengumuman Kementerian Sosial Nomor 450/L.JS/03/2019 tentang Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019.

Lowongan Kerja Tenaga PKH ini sesuai Surat Pengumuman Kementerian Sosial Nomor 450/L.JS/03/2019 tentang Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019.

Adapun posisi jabatan Pendamping Sosial PKH Tahun 2019 dengan kualifikasi sebagai berikut:
  1. Pendidikan D.IV/sarjana pekerja sosial/kesejahteraan sosial/sarjana di bidang ilmu ilmu sosial dan ekonomi diutamakan mengikuti pelatihan dan/atau pengalaman praktek di bidang pendampingan sosial/fasilitator pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan.
  2. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini).
  3. Menguasai MS Office
  4. Bersedia menandatangani pakta integritas penegak kode etik bagi SDM Pelaksana PKH
  5. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada bulan Maret 2019.
  6. Bersedia ditempatkan diluar kecamatan domisili dalam satu Kabupaten/Kota.
Lokasi Sebaran Kebutuhan Pendamping Sosial PKH Pengganti.

Rekrutmen Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, dengan lokasi Sebaran Kebutuhan Pendamping Sosial PKH Pengganti adalah sebagari berikut:
  1. Sumatera Utara
  2. Sumatera Selatan
  3. Banten
  4. Jawa Barat
  5. Jawa Tengah
  6. DI Yogyakarta
  7. Jawa Timur
  8. Nusa Tenggara Barat
  9. Sulawesi Barat
  10. Sulawesi Selatan
Persyaratan Pelamar
  • Pelamar berdomisili di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan;
  • Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/Polri;
  • Siap dan bersedia bekerja purna waktu (full time);
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus, anggota, dan atau berafiliasi Partai Politik (mengisi formulasi pernyataaan yang telah disediakan);
  • Tidak pernah dan atu sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  • Memiliki pendidikan sesuai prasyarat jabatan yang dibuktikan dengan Ijazah terlegalisir;
  • Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
  • Mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran Tenaga Pendamping Sosial PKH 2019 dilaksanakan secara online dan mulai dibuka pada tanggal 6 Maret 2019 Pukul 00.00 Wib dan ditutup pada tanggal 8 Maret 2019 Pukul 23.59 Wib.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui ssdm.pkh.kemensos.go.id/site/login3.

Pelamar melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah mendaftarkan konfirmasi email selanjutnya login dengan user dan password masing-masing.

Informasi lengkap tentang Lowongan Kerja dan Rekrutmen Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 (Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2019) dapat dilihat disini. [Donwload Pengumuman Kemensos RI)

Demikian informasi tentang Seleksi SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 Kemensos RI. Selamat berjuang, semoga sukses.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Donwload Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan Bumdes/Bumdes Bersama

Gambar
Peraturan Menteri Desa Pembangunan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 ini yang dimaksud dengan: Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. Desa adalah Desa dan Des...
Baca selengkapnya

Kebijakan Dana Desa Tahun 2019 Wajib di Laksanakan

Gambar
Info Desa -  Tahukah anda 9 poin Arah dan kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2019 wajib dilaksanakan.  Pertama, meningkatkan pagu anggaran Dana Desa. Dana Desa 2019 kenaikan menjadi Rp 75 triliun hingga Rp 80 triliun. Kedua, menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019 . Ketiga, mengoptimalkan pemanfaaatan Dana Desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, yaitu 3 – 5 kegiatan. Keempat, melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik dan melanjutkan Program Inovasi Desa. Kelima, meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat serta menuntaskan stunting di desa. Keenam, meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan. Ketujuh, m...
Baca selengkapnya

Permendagri No 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika di Desa

Gambar
Untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat.  Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika . Permendagri No 12/2019 ini merupakan penganti terhadap Permendagri No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dalam ketentuan umum Permendagri No 12/2019 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Pasal 2 Permendagri No 12/2019 dijelaskan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursosr Narkotika di provinsi...
Baca selengkapnya